KANWIL DJKN KALBAR, PELAYANAN PUBLIK

PELAYANAN PUBLIK KANWIL DJKN KALBAR

“Bahwa berapa besar pelayanan yang telah berhasil kita peroleh, adalah orang lain yang bisa menilainya”. Bapak Anugerah Komara menyatakan pada Focused Group Discussion, hari Selasa, 24 September 2013, bertempat di Aula Lantai 3 Gedung Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat (Kanwil DJKN Kalbar).

Focused Group Discussion (FGD) telah dilaksanakan dalam 2 sesi yaitu pagi hari FGD sesi-1 dengan stakeholders (pengguna jasa pelayanan publik) Kanwil DJKN Kalbar dan KPKNL Pontianak, dan siang harinya FGD sesi-2 dengan Badan  Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).

Acara ini merupakan suatu pertemuan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Tim BAPPENAS untuk melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan di bidang keuangan negara dan moneter, antara lain untuk melihat kesesuaian dari implementasi penyelesaian layanan unggulan DJKN di lingkungan Kanwil DJKN Kalbar.

Kegiatan ini juga merupakan bentuk transparansi dari hasil Reformasi Birokrasi yang dipantau langsung oleh Tim BAPPENAS dan Tim Kementerian Keuangan dengan menghadirkan stakeholders,  yang secara langsung telah menyampaikan segala apa yang telah mereka alami dan peroleh, saat melakukan kegiatan terhadap pelayanan yang diberikan oleh kedua kantor tersebut diatas, terutama pada pelayanan KPKNL Pontianak.

Acara yang dibuka oleh Kepala Kanwil DJKN Kalbar Bapak Anugerah Komara, dengan moderator Bapak Sugeng Aprito L., Kepala Bidang Kepatuhan Internal Hukum dan Informasi (KIHI) Kanwil DJKN Kalbar. Pada FGD sesi ke-1, dimulai dengan acara pemberian informasi maksud dan tujuan kegiatan FGD ini oleh Tim BAPPENAS yaitu Bapak Toni Priyanto J. Skom. ME. dan Bapak Oktorika, SE.Ak. MM.

Setelah prakata, para peserta yang sebagian besar merupakan stakeholders, dipersilahkan untuk langsung menyampaikan kesan dan pengalaman mereka, terhadap pelayanan publik yang telah mereka alami dan dapati saat melakukan sinergi dengan Kanwil DJKN Kalbar dan KPKNL Pontianak.

Bapak Samsuddin Kepala KPKNL Pontianak yang bertindak selaku Pimpinan pertemuan FDG sesi-1 saat itu, telah memberikan penjelasan dan jawaban terhadap beberapa pengalaman atau kejadian yang dialami stakeholders, saat menerima pelayanan publik terutama terkait pelayanan unggulan sesuai SOP yang diberikan oleh pihak DJKN khususnya KPKNL Pontianak.

Salah seorang peserta yang telah berhubungan sejak tahun 1985 dengan pelayanan dari kantor operasional DJKN atau KPKNL sekarang ini, telah memberikan kesannya bahwa pelayanan yang diberikan sudah semakin baik, terutama keramahan pada saat memasuki kantor di Front-Office yaitu petugas kantor yang dengan ramah dan senyum memberikan pelayannnya.

Iapun memberikan apresiasi bahwa selama ini tidak pernah adanya pungutan atau potongan dari hasil pelayanan lelang yang diperoleh pengguna jasa lelang.

Peserta mengharapkan, agar pelayanan dapat ditingkatkan lagi melalui SDM lebih profesional, sehingga nantinya akan dapat memberikan solusi atau jawaban terhadap apa saja yang ditanyakan oleh pengguna jasa terkait TUPOKSI yang ada pada KPKNL Pontianak.

Selain itu, juga diharapkan pula agar DJKN dapat meningkatkan kerjasama dengan instansi atau pihak lain terutama Kepolisian dan BPN agar penyelesaian atau pengurusan balik nama terhadap barang yang telah dibeli melalui lelang seperti kendaraan, serta tanah dan atau bangunan dapat segera dibalik-namakan kepada pemenang lelang.

Peserta forum diskusi dari Bank Danamon yang selama ini aktif menggunakan jasa kantor operasional DJKN, juga memberikan apresiasi yang baik bahkan langsung memberikan nilai 8  dari nilai sempurna 10, terhadap pelayanan yang telah diberikan selama ini, namun perlu dipertimbangkan untuk kedepannya adanya suatu ketetapan mengenai waktu penetapan lelang yang lebih singkat guna memudahkan pihak Bank menjual asetnya terutama terkait Hak Tanggungan.

Dinas Perkebunan yang juga menggunakan jasa kantor operasional DJKN terkait aset milik negara, mengharapkan adanya suatu advisory atau semacam perbantuan agar aset yang sudah tidak terpakai, atau akan dimanfaatkan dapat segera dipisahkan dari SIMAK BMN, baik melalui pelepasan hak maupun penghapusan dan pemanfaatan lahan, agar nantinya dapat disegerakan penyelesaiannya, terutama melakukan koordinasi dengan instansi pusat yang berada di Jakarta, sehingga dengan adanya bantuan DJKN dapat segera terselesaikan.

Satuan Kerja Universitas Tanjung Pura dari satker Kemendiknas, berharap pada kantor operasional DJKN dapat memberikan suatu tempat khusus untuk pelayanan prima terhadap satuan kerja yang akan menyelesaikan atau mengurus penyelesaian aset yang nilainya cukup besar sehingga dapat diberikan pelayanan lebih cepat lagi.

Stakeholders atau pengguna jasa lainnya yang turut serta dalam forum diskusi ini antara lain, RRI, Kejati, Kanwil Kementerian Agama, Kanwil Bea dan Cukai, KPP Mempawah serta satker lainnya, secara langsung memberikan kesan positif terhadap pelayanan yang mereka terima, juga memberikan apresiasi terhadap pelayanan yang telah diberikan oleh pihak DJKN terhadap pelayanan publik terkait pengurusan dan penyelesaian aset BMN serta tatakelola SIMAK BMN.

Kepala Kanwil DJKN Kalbar yang duduk mendengarkan forum diskusi menyatakan, “Kita sudah bagus dalam hal pemberian pelayanan kepada pengguna jasa, terutama  yang telah diberikan oleh kantor operasional, walau kesempurnaan terhadap pelayanan harus terus ditingkatkan terutama terhadap adanya informasi dan peraturan baru yang terkait tugas pokok dan fungsi DJKN”.

Tim BAPPENAS pada sesi terakhir Forum Diskusi ini, menyampaikan bahwa pembaharuan Reformasi Birokrasi di-lingkungan DJKN khususnya di Kalimantan Barat telah berjalan dengan baik, sudah dapat membangun nilai-nilai Kementerian Keuangan terutama nilai ke-1, ke-2 dan ke-3 (integritas, profesionalisme, sinergi) sehingga telah dapat memberikan suatu hasil dari nilai ke-4 (pelayanan) dengan baik dan kegiatan yang terus berlangsung untuk menciptakan nilai ke-5 Kesempurnaan dalam pelaksanaan tugas.

“Dalam hal sinergi dan pelayanan, telah berjalan baik antara stakeholders atau pengguna jasa dengan Kantor Wilayah DJKN terutama pada KPKNL  sehingga telah bisa memberikan informasi dan pelayanan publik yang memuaskan pengguna jasa, maka untuk penilaian terhadap pelayanan tersebut dapatlah diberikan nilai “Baik” atau “Sangat Baik”untuk yang telah dilakukan selama ini”, ditambahkan oleh Tim BAPPENAS.

Adapun saran yang diberikan oleh Tim BAPPENAS dalam FGD ini adalah, untuk masa yang akan datang diharapkan fungsi Front Office dapat menjadi lebih baik dengan memperkuat dan meningkatkan SDM yang ada, sehingga akan selalu dapat meningkatkan mutu standar pelayanan yang telah ditetapkan dalam SOP.

“Semoga pertemuan singkat ini telah menjadikan suatu gambaran tentang betapa pentingnya peran Pelayanan Publik sebagai implementasi nilai-nilai Kementerian Keuangan dalam rangka meningkatkan kualitas organisasi DJKN dan upaya pencapaian target yang telah ditetapkan”, demikian disampaikan Bapak Widya Sananda, Kepala Bidang Lelang Kanwil DJKN Kalbar, saat usainya acara tersebut kepada salah seorang peserta yang hadir.

Focused Group Discussion (FGD) pada sesi yang ke-2, adalah merupakan pemaparan hasil kinerja yang telah dilaksanakan oleh Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat terkait upaya-upaya yang telah dilaksanakan selama Tahun 2013, untuk pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Rencana Perencanaan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebagaimana tertuang dalam Renstra dan Renja DJKN.

“The creation of customer satisfaction can provide a variety of benefits, including the relationship between customers and service providers to be harmonious, thus providing a good faoundation for creation of customer loyalty, forming a recommendation word of mouth”. (Zeithml, Valarie).

(WiNanda/sept-2013)